Jember, kabarejember.com
Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember menggelar demonstrasi serta pada Jum'at siang (24/5) di Gedung DPRD Jember.
Demonstran PMII Jember mempersoalkan tuntutan perihal sikap tegas dari Gubernur Jatim, Khofifah, terkait sejumlah proyek industri ekstraktif yang ditengarai berdampak buruk pada Ekologi dan masyarakat, hal tersebut berdasarkan visi misi Gubernur Khofifah, yakni Nawa Bhakti Setya, dimana dalam salah satu poin isinya, Gubernur berupaya melakukan integrasi dengan berbagai elemen termasuk di dalammya yakni potensi 51 titik ESDM.
"Salah satunya yakni poin Jatim Harmoni. Gubernur berupaya melakukan Integrasi berbagai elemen yang termasuk di dalamnya, potensi 51 titik ESDM." Ungkap Baijury, Korlap aksi ditengah-tengah aksi demonstrasi.
Tuntutan PMII Jember tersebut berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang mencatat sekitar 608.193 Hektare lahan hutan di Jawa Timur sedang dalam kondisi krisis akibat aktifitas eksploitasi pertambangan.
Setelah itu, PMII Jember juga menuntut adanya revisi dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) yang telah menetapkan beberapa wilayah di Jawa Timur menjadi kawasan peruntukan pertambangan, namun kawasan tersebut mayoritas masuk dalam kawasan agroindustri dan agropolitan.
Dalam tuntutannya yang terakhir, PMII Jember menuntut agar Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Setiajit, guna diberhentikan dari jabatannya.
"Sejak dari pemerintahan Gubernur Soekarwo, Setiajit selalu berupaya melakukan manuver kerja yang mendukung pertambangan. Masih saja terus melakukan upaya eksploitasi, tidak ada solusi lain," ungkap Baijury.
Pada wilayah di Kabupaten Jember sendiri terdapat beberapa titik area pertambangan, Baijury berharap titik pertambangan tersebut bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berharap tidak untuk di eksploitasi. (Ulu/mia)
