-----Pengoperasian cold storage di Kecamatan Puger perlu mempertimbangkan aspek sosial. Sebab, penyediaan fasilitas pendingin ini salah satunya untuk pemberdayaan nelayan.
“Disepakati akan diadakan appraisal ulang, sehingga akan ada titik temu antara pihak ketiga yang akan mengelola. Itu tahap rencananya,” kata Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief.
Kesepakatan itu diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin, 23 September 2019.
Rencana itu dihasilkan dalam pertemuan Wabup dengan Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) Innes Rahmania, A.PI, S.Sos, MM,.
Dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu, rencana tersebut diharapkan sudah matang. “Minggu keempat dari hari ini mungkin sudah bisa dikomunikasikan kepada pihak ketiga,” terang Wabup.
Sebelumnya, appraisal untuk cold storage di Puger sangat tinggi. Ini terjadi karena pihak appraisal hanya melihat dari aspek profit saja.
Selain karena harga yang tinggi, appraisal ulang tersebut mempertimbangkan program penyediaan fasilitas tersebut untuk pemberdayaan masyarakat.
“Kita tidak bisa memikirkan aspek profit saja, tetapi juga aspek sosial harus kita pertimbangkan juga,” imbuh Wabup di ruang kerjanya.
Wabup berharap, setelah rencana appraisal ulang itu, aset ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jika sesuai dengan rencana, maka akan dapat banyak menolong masyarakat.
Penyediaan cold storage itu berdasar diskusi yang telah dilangsungkan bersama masyarakat. Aset ini salah satu jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Puger.
Sementara itu, Innes Rahmania menyampaikan, pihaknya sudah selesai membuat rencana untuk aksi cold storage.
“Alhamdulillah, kita sudah bikin rencana aksi untuk segera operasionalisasi integreted cold storage yang dibangun oleh Kementerian Kelautan Perikanan yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah dan masyarakatr di Puger,” ungkapnya.
Innes Rahmania menyatakan, pertemuan dengan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR sebelumnya juga menunjukkan komitmen agar fasilitas pendingin itu segera beroperasi.
Kata Innes Rahmania, belum ada pihak ketiga yang mengelola cold storage karena biaya appraisal yang dikeluarkan oleh KJPP sangat tinggi.
“Ini sudah kita lakukan hitung ulang oleh tim KJPP, untuk bisa mendapatkan angka yang memang cocok dengan pihak pengelola nantinya, jadi sesuailah,” ucapnya.
Setelah penghitungan ulang akan dilakukan beauty contest. Pihaknya akan membawa pihak ketiga untuk menyalakan ulang, meskipun waktu itu sudah.
“Jadi nanti ada pelatihan, dan pihak ketiganya sudah disepakati. Maka akan ada PAD untuk daerah setempat,” jelasnya.
“Alhamdulillah Wabup mendukung. Kami memang menyadari bersama, bahwa kami dari pusat juga berharap program ini membawa manfaat,” imbuhnya.
KKP akan mendampingi program ini, hingga tercapai target pada Oktober ini sudah bisa beroperasi lagi.
Innes juga menjelaskan, jika pada musim tertentu, saat musim ikan banyak jika tidak disimpan di suhu tertentu maka akan mengalami pembusukan dan dibuang.
“Oleh sebab itu, kami bangun cold storage disana. Ikan bisa disimpan. Pada saat tidak musim bisa dijual. Jadi ada pemasukan lebih untuk pemerintah daerah,” pungkasnya. ( mul/mia/hms)
